Kabar Kinabalu – Pemerintah Indonesia mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antarlembaga di kawasan ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-18 yang digelar di Vientiane, Laos, Selasa (29/10).
Tantangan Kejahatan Lintas Negara Meningkat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Indonesia, Hadi Tjahjanto, yang memimpin delegasi, menegaskan bahwa kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkotika, terorisme, kejahatan siber, serta penyelundupan migran kini semakin terorganisasi dan memanfaatkan celah kerja sama regional yang belum optimal.
Baca Juga : DPR Harap Proyek Mobil Nasional Prabowo Berjalan Lancar dan Tepat Sasaran
“Indonesia mengusulkan agar ASEAN memperkuat mekanisme koordinasi lintas lembaga, termasuk antarunit intelijen, kepolisian, imigrasi, dan lembaga keuangan, untuk mempercepat pertukaran data dan penegakan hukum,” ujar Hadi dalam keterangan resminya.
Ia menambahkan, kejahatan transnasional tidak lagi bisa ditangani oleh satu negara atau satu instansi saja. “Tanpa sinergi yang kuat, pelaku kejahatan akan selalu selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum,” tegasnya.
Dorongan Pembentukan Pusat Koordinasi ASEAN
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengusulkan pembentukan ASEAN Coordinating Center for Transnational Crime Response, yang akan berfungsi sebagai pusat analisis, pertukaran informasi, dan pelatihan regional. Lembaga ini diharapkan menjadi penghubung antara aparat kepolisian negara anggota dan organisasi internasional seperti INTERPOL serta UNODC.
Usulan ini mendapat dukungan awal dari sejumlah negara anggota seperti Singapura dan Malaysia, yang menilai pusat koordinasi semacam itu dapat meningkatkan efektivitas operasi bersama dan mencegah tumpang tindih kebijakan.
Tekanan pada Aspek Teknologi dan Keamanan Siber
Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya penguatan kerja sama di bidang keamanan siber. “Serangan siber, penipuan daring, dan peredaran konten ilegal kini menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi dan sosial kawasan,” kata Hadi.
Ia mengajak seluruh anggota ASEAN untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan sistem early warning terhadap aktivitas kejahatan digital lintas negara.
Komitmen Regional dan Langkah Lanjutan
Pertemuan AMMTC ke-18 menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (2016–2025) yang akan diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan terbaru.
Indonesia menyatakan siap menjadi tuan rumah pertemuan teknis lanjutan guna merancang peta jalan implementasi kerja sama tersebut.
“ASEAN harus menjadi kawasan yang aman dan tangguh terhadap kejahatan lintas batas. Hanya dengan sinergi dan kepercayaan antarnegara, kita dapat mewujudkan keamanan kolektif di Asia Tenggara,” tutup Hadi.
