“Manfaat Baru bagi Ojol Malaysia Usai Disahkannya Undang-Undang Pekerja Gig 2025”

Kabarv Kinabalu –  Parlemen Malaysia menyetujui Gig Workers Bill 2025, sebuah tonggak penting yang mengakui dan melindungi hak pekerja gig—termasuk driver ojek online—dengan membentuk kerangka hukum baru yang lebih adil.

1. Pengakuan Hukum dan Kejelasan Status

Baca Juga : Asosiasi Driver Ojol Ogah Masuk Kategori UMKM, Pilih Jadi Pekerja Tetap 

• Profesi ojol kini secara resmi diakui sebagai tenaga gig—bukan pegawai resmi maupun pekerja kontrak biasa.

• Keterlibatan dilakukan melalui perjanjian layanan tertulis yang menetapkan durasi, pembayaran, manfaat, dan terminasi

2. Jaminan Perlindungan Sosial melalui SOCSO

• Ojol wajib dilindungi oleh SOCSO (Self-Employment Social Security) lewat potongan 1,25% per perjalanan atau pengiriman .

• Manfaat yang diberikan mencakup jaminan kecelakaan kerja hingga cedera permanen.

3. Larangan Praktik Tidak Adil

• Perjanjian platform harus menjelaskan tarif, metode pembayaran, dan mekanisme pemotongan.

• Dilarang:

  • Perubahan tarif sepihak

  • Deaktivasi akun tanpa penyebab yang sah

  • Pembatasan kerja di platform lain

• Jika tidak muncul ketentuan dalam kontrak, pembayaran harus dilakukan paling lambat 7 hari setelah layanan selesai.

4. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

• Ojol memiliki mekanisme internal pengaduan dengan jangka waktu penyelesaian maksimal 30 hari. .

• Jika gagal, sengketa akan dibawa ke Gig Workers Tribunal, yang dapat memerintahkan kompensasi, reinstatement, atau pembayaran upah tertunda.

• Bila akun dinonaktifkan tanpa dasar, ojol bisa diberi compensation sebesar 50% dari rata-rata penghasilan harian .

5. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OSH)

• Platform wajib melakukan assess risiko, menyediakan pelatihan serta peralatan keselamatan, dan melaporkan kecelakaan kerja

6. Hak Berorganisasi dan Wadah Negosiasi

• Ojol bisa membentuk atau bergabung dalam asosiasi pekerja gigi.

• Dibentuk Tripartite Consultative Council sebagai forum tripartit (Pemerintah, pekerja, platform) untuk:

  • Negosiasi tarif

  • Komisi

  • Pengaturan algoritma platform.

7. Prioritas Pembayaran dan Kewajiban Hukum

• Jika terjadi penyitaan atau perintah pengadilan atas aset platform, penghasilan ojol akan menjadi prioritas pembayaran hingga empat bulan terakhir.

• Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 2 tahun dan/atau denda RM50.00.

Kesimpulan

Pengesahan Gig Workers Bill 2025 membawa angin segar bagi populasi ojol di Malaysia. Melalui pengakuan hukum, proteksi sosial, mekanisme pengaduan, perlindungan keselamatan, dan forum negosiasi, undang-undang ini mendorong terciptanya ekosistem gig economy yang lebih adil dan manusiawi.