Kabar Kinabalu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi fiskal daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Fiskal Daerah 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Keduanya menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan akuntabel. Tito Karnavian mengatakan, masih terdapat ketimpangan antara kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, perlu langkah strategis agar desentralisasi fiskal benar-benar mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Baca Juga : Politik, dari Soeharto jadi pahlawan hingga perdamaian Indo-Pasifik
“Transformasi fiskal daerah bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi bagaimana APBD menjadi instrumen yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito.
Optimalisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Menkeu Sri Mulyani menambahkan, tantangan utama dalam pengelolaan fiskal daerah saat ini adalah rendahnya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta kurang efektifnya penggunaan belanja daerah. Menurutnya, masih banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara potensi pajak dan retribusi belum digali secara maksimal.
“Pemerintah daerah harus memperkuat basis pajak daerah dan memperbaiki tata kelola belanja agar lebih produktif. Belanja harus diarahkan untuk kegiatan yang memberi multiplier effect terhadap ekonomi lokal,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dalam manajemen keuangan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem digitalisasi fiskal, pemerintah dapat memantau realisasi anggaran secara real time dan mengurangi potensi penyimpangan.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Reformasi Fiskal
Baik Mendagri maupun Menkeu sepakat bahwa sinergi lintas sektor antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan transformasi fiskal. Pemerintah pusat berkomitmen memperkuat koordinasi dan memberikan bimbingan teknis bagi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal yang sehat.
Mendagri menegaskan, peran kepala daerah menjadi sangat penting dalam memastikan kebijakan keuangan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional. “Kepala daerah harus mampu memimpin transformasi fiskal ini dengan visi yang jelas, disiplin anggaran, dan komitmen terhadap pelayanan publik,” tegasnya.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Transformasi fiskal daerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien, daerah dapat meningkatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Sri Mulyani menambahkan, “Masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan. Inilah esensi dari transformasi fiskal yang berkeadilan.”
Langkah sinergis antara Kemendagri dan Kemenkeu ini menjadi tonggak penting dalam membangun tata kelola fiskal daerah yang modern, transparan, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera secara merata.
