Kabar Kinabalu – Malaysia terus memperkuat sistem pengelolaan perbatasan di tahun 2025 sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman lintas negara, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan migrasi ilegal. Pemerintah menilai bahwa keamanan perbatasan tidak bisa hanya bergantung pada pengawasan manual, tetapi juga memerlukan sinergi antar-lembaga dan penerapan teknologi modern.
Langkah-langkah baru yang dilakukan menegaskan komitmen Malaysia untuk menghadirkan sistem perbatasan yang efisien, aman, dan terintegrasi.
Kolaborasi Lintas Lembaga: Fondasi Utama Pengawasan
Sejak diberlakukannya Border Control and Protection Agency Act 2024, Malaysia membentuk Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan (AKPS) atau Malaysia Border Control and Protection Agency (MCBA). Lembaga ini menggabungkan fungsi pengawasan dari beberapa instansi seperti Imigrasi, Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Bea dan Cukai, serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).
Baca Juga : PLBN Sebatik dan KKP Gelar Layanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat Perbatasan
Kolaborasi ini bertujuan menyederhanakan prosedur pemeriksaan di pintu masuk negara, memperkuat pertukaran data intelijen, serta mempercepat koordinasi operasional. Dengan sistem terintegrasi, proses keluar-masuk manusia dan barang menjadi lebih efisien tanpa mengurangi aspek keamanan nasional.
Selain itu, Malaysia juga mengedepankan pendekatan “whole-of-government”, di mana semua lembaga yang terlibat di perbatasan bekerja dalam satu platform komunikasi digital terpadu untuk menghindari tumpang tindih tugas dan mempercepat respons terhadap ancaman lintas batas.
Inovasi Teknologi: Pilar Transformasi Digital Perbatasan
Tahun 2025 menjadi era transformasi digital pengawasan perbatasan Malaysia. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai inovasi seperti:
-
Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) untuk pendaftaran digital pelancong, yang memungkinkan pemeriksaan pra-kedatangan dan analisis risiko otomatis.
-
Sistem Advanced Passenger Screening System (APSS), yang memungkinkan maskapai mengirimkan data penumpang sebelum penerbangan untuk deteksi dini ancaman.
-
Autogate otomatis di lebih dari 120 pintu masuk internasional, mempercepat proses imigrasi dan mengurangi antrean pelancong.
-
Teknologi kecerdasan buatan (AI) di bea cukai untuk memindai bagasi dan mendeteksi barang berbahaya dengan kecepatan dan akurasi tinggi.
-
Jaringan CCTV biometrik di beberapa wilayah perbatasan darat seperti Kelantan–Thailand, yang mampu mengenali wajah dan pola pergerakan mencurigakan.
Inovasi ini tidak hanya memperkuat keamanan nasional, tetapi juga mendorong efisiensi logistik dan perdagangan lintas negara.
Tantangan dan Arah Kebijakan ke Depan
Walau banyak kemajuan, Malaysia tetap menghadapi tantangan seperti integrasi sistem antar-lembaga, keamanan data pribadi, dan keterbatasan SDM teknologi. Pemerintah kini menyiapkan pusat data nasional perbatasan serta program pelatihan khusus bagi aparat di lapangan agar mampu mengoperasikan sistem digital secara optimal.
Langkah ke depan diarahkan pada penguatan regulasi, keamanan siber, dan kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara ASEAN yang memiliki jalur darat dan laut berbatasan langsung dengan Malaysia.
Kesimpulan
Strategi Malaysia dalam pengelolaan perbatasan 2025 menunjukkan perubahan besar menuju sistem yang kolaboratif dan berbasis teknologi. Sinergi lintas lembaga serta pemanfaatan inovasi digital seperti AI, MDAC.
Dan autogate membuktikan bahwa keamanan perbatasan kini dikelola secara modern, efisien, dan berkelanjutan.
