Kabar Kinabalu – Fenomena masuknya baju bekas impor ke Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Meski pemerintah secara tegas telah melarang impor pakaian bekas, kenyataannya praktik ini masih marak terjadi di berbagai daerah, terutama di kawasan perbatasan. Data terbaru 2025 menunjukkan, mayoritas baju bekas yang beredar di Indonesia masuk dari Malaysia, khususnya melalui jalur perbatasan Kalimantan hingga pelabuhan tidak resmi di sekitar Kinabalu.
Baju bekas asal Malaysia ini biasanya dipasarkan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Makassar, hingga Surabaya dengan harga murah. Tak sedikit konsumen yang tertarik karena kualitas pakaian impor dinilai lebih bagus dan harganya jauh di bawah produk lokal. Namun, di balik itu semua, ada dampak besar yang ditimbulkan, baik dari sisi ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan.
Baca Juga : Kematian Zara yang Menggemparkan Diduga Libatkan Tokoh Terkemuka
Ancaman untuk Industri Tekstil Lokal
Masuknya baju bekas impor membuat pelaku industri tekstil dan UMKM fesyen dalam negeri semakin tertekan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, keberadaan baju bekas impor menurunkan daya saing produk lokal di pasar. “Ketika baju second dari luar negeri dijual dengan harga Rp10 ribu hingga Rp30 ribu per potong, jelas UMKM kita sulit bersaing. Padahal, industri tekstil menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga kehilangan potensi pajak karena sebagian besar perdagangan baju bekas dilakukan secara ilegal tanpa melalui jalur resmi bea cukai.
Risiko Kesehatan dan Lingkungan
Kementerian Perdagangan menegaskan, baju bekas impor bukan hanya mengancam industri tekstil, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Pakaian yang tidak melalui proses sterilisasi dapat menjadi media penyebaran bakteri, jamur, hingga penyakit kulit.
Dari sisi lingkungan, pakaian bekas impor yang tidak laku terjual berakhir menjadi limbah tekstil. Padahal, Indonesia sudah menghadapi persoalan serius terkait sampah plastik dan limbah fashion yang sulit terurai.
Pemerintah Perketat Pengawasan
Untuk menekan masuknya baju bekas ilegal, pemerintah melalui Bea Cukai dan aparat perbatasan meningkatkan patroli di jalur-jalur rawan penyelundupan, khususnya di perairan sekitar Kinabalu dan Nunukan. Sejumlah pengiriman pakaian bekas dalam jumlah besar telah berhasil diamankan pada awal 2025.
“Larangan impor baju bekas bukan tanpa alasan. Ini demi melindungi konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional,” tegas Menteri Perdagangan.
Meski demikian, tantangan di lapangan tidak mudah. Masih ada oknum yang bermain dalam jaringan distribusi baju bekas karena tingginya permintaan pasar.
Edukasi Konsumen Jadi Kunci
Pengamat perdagangan menilai, selain penindakan tegas, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Konsumen perlu memahami bahwa membeli baju bekas impor ilegal sama saja mendukung praktik penyelundupan yang merugikan bangsa.
Di sisi lain, tren thrifting atau belanja pakaian bekas sebenarnya bisa diarahkan ke jalur yang lebih sehat, misalnya dengan mengoptimalkan baju preloved dari dalam negeri yang lebih terjamin kebersihannya.
Jika langkah pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi konsumen berjalan seimbang, maka praktik perdagangan baju bekas ilegal dari Malaysia dapat ditekan, sekaligus membuka ruang bagi produk fesyen lokal untuk berkembang lebih baik.
